KLB Keracunan Pangan

KLB Keracunan Pangan sangat penting di terapkan di lingkungan masyarakat umum di indonesia, dimana Regulasi terkait KLB Keracunan Pangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan.

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGHADAPI KLB KERACUNAN PANGAN

Langkah2 :

Puskesmas

• Petugas Puskesmas setelah menerima laporan atau informasi daru masyarakat,RS,dll, segera melakukan pengecekan ke lapangan tentang kebenaran berita kasus keracunan.

• Memberikan pertolongan berupa pengobatan kepada penderita keracunan, dan bila diperlukan mengirim penderita ke unit pelayanan yg lebih tinggi ( RS)

• Mengambil sampel dan spesimen pangan yang diduga sebagai penyebab keracunan.

• Mengirim sampel dan spesimen pangan ke Dinkes Kabupaten/Kota.

• Melaporkan adanya kejadian keracunan pangan ke Dinkes Kabupaten/Kota dengan SEGERA (menggunakan telepon, fax, form W1, sms, dan email).

• Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

• Bergabung dengan Tim KLB Keracunan Pangan Dinkes Kabupaten/Kota untuk melakukan kajian Penyelidikan Epidemiologi.

Dinkes Kabupaten/Kota

• Segera melakukan koordinasi dan pembahasan tentang kasus yang terjadi.

• Segera meneruskan sampel dan specimen pangan yang di duga sebagai penyebab keracunan ke BBTKLPM/BLK/Laboratorium yang ditunjuk dengan menggunakan form pengiriman sampel keracunan pangan.

• Melakukan pengecekan ke lokasi keracunan  dan memonitor kejadian keracunan.

• Melakukan tindakan investigasi/penyelidikan epidemiologi, Inveatigasi diarahkan pada :

1. Attack rate

2. Relative risk

3. Penjelasan lokasi

4. Penjelasan waktu

• Segera melaporkan kejadian keracunan pangan ke Bupati/Walikota dengan tembusan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI dengan menggunakan form W1,telepon,fax.

• Kepala Dinkes Kabupaten/Kota memberikan keterangan/penjelasan kepada publik/masyarakat tentang kasus yang terjadi,berdasarkan hasil sementara dari kegiatan Penyelidikan Epidemiologi Tim Surveilans yang ada.

Dinas Kesehatan Propinsi

• Petugas Kesehatan Propinsi yang bertanggung jawab terhadap program penyehatan pangan dan petugas surveilans setelah mendapat laporan/informasi segera melakukan koordinasi dan evaluasi pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Memberikan bimbingan teknis dalam menyusun rencana pencegahan,penyelidikan dan penanggulangan keracunan pangan.

• Bila dianggap perlu membantu Dinkes Kabupaten/Kota dalam penyelidikan epidemiologi kasus keracunan pangan di daerahnya dan koordinasi dengan Laboratorium yang ada di Propinsi.

Pasca  Yg dilakukan :

• Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan  (PAEL) bagi petugas Dinkes Propinsi dan Kabupaten/Kota.

• Pelatihan Hazard Analysis Critical Control (HCCP) bagi petugas kesehatan propinsi,kabupaten/kota dan para pemilik/pengusaha/penanggung jawab serta Penjamah Makanan di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGHADAPI INFORMASI/BERITA KLB KERACUNAN PANGAN DARI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK

• Menghubungi petugas dinkes (Propinsi,Kabupaten/Kota, Puskesmas) tempat terjadinya  Keracunan Pangan melalui telepon,HP,SMS dan atau datang langsung.

• Mencatat data/informasi sementara tentang :

a. Penderita

b. Waktu kejadian

c. Tempat kejadian

d. Sumber penyebab

• Upaya yang telah dilakukan

• Solusi/pemecahan masalah

• Kunjungan ke lokasi KLB untuk investigasi/pasca KLB Keracunan Pangan

• Penyusunn Laporan

Other Information :

untuk mengecek kesehatan lingkungan kit diperlukan sanitarian kit .

Untuk mengecek kesehatan lingkungan lengkap diperlukan kesling kit .

untuk pengecek kesehatan makanan diperlukan food security kit .

Untuk pengecek kesehatan di air diperlukan water test kit .